Indonesia  Political Thinking, 1945-1965,
Herbert Feith & Lance Castles, LP3ES, Jakarta, ix+244.

Sukarno Pancasila (1945)

Petikan ini berasal dari Lahirnya Pancasila, suatu pidato yang disampaikan secara spontan pada 1 Juni 1945 di depan Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan, yang dididirikan oleh pemerintah Jepang bulan maret sebelumnya. Pancasila, yang untuk pertama kalinya diungkapkan dalam pidato ini, kemudian tertulis dalam Mukaddimah UUD 1945 dan diterima sebagai landasan falsafah Negara Indonesia. Salah satu usaha keras Sukarno pada waktu itu adalah menentang gagasan didirikannya Negara Islam .
Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada dibawah kakinya. Ernest Ranan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan ”Gemeinschaft”-nya dan perasaan orangnya, ”I’ame et le desir”. Mereka hanya mengingat karekter, tidak mengingat tempat, dan mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah-air.

Tanah air itu adalah suatu kesatuan. Allah s.w.t membuat pada dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukan di mana ”kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, Lautan Pacific dan Lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pula kecil diantaranya, adalah satu kesatuan.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat.
Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebuah dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan Kebangsaan Jawa, bukan Kebangsaan Sumatera, bukan Kebangsaan Broneo, Sulewesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar sutu nasionale staat....

Saudara-saudara. Tetapi . . . tetapi . . . memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berpaham ”Indonesia uber Alles”. Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyindir, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “Deutschland uber Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minolyu, berambut jangung dan bermata biru “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasinalsisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah berpegangan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ”semua buat semua”, ”satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang baik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam – maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya masih jauh dari sempurna – tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 persen utusan adalah orang Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan hanya Islam yang ada di atas bibir saja. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehabat-habatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara kristen berkerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia ialah orang kristen. Itu adil Fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira di dalam negeri Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Taala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan!

Kalau kita mencari demokrasi handaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang ini. apakah yang dimaksud dengan Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaadigheid. Rakyat ingin sejahterah. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal socisle rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudra-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Prinsip ketentuan! Bukan saja Bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab0kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secar kebudayaan, yakni dengan tiada ”egoisme-agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.
Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan erdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada Negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa!

Di sinilah, dalam pengakuan asas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan negara kita akan bertuhan pula!
Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnyakita memprogandakan ide kita masing-masing dengan cara yang tidak onverdraagzaam, yaitu dengan cara yang berkebudayaan!
Saudara-saudara! ”Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilanggannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dhrama tidak tepat disini. Drahama berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indera. Apa lagi yang lima bilangnya? (Seorang yang hadir: Pendawa Lima). Pendawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, lima pula bilangannya.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita, cita-cita dan dasar kerayatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan undang-undang dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak..

Masjumi Sumatera Utara Menyambut Revolusi Sosial (1946)

Partai masjumi wilayah Sumatera Utara pada 12 Maret 1946, pada akhir dari salah satu peristiwa dalam kurun 1945-1949 di mana terjadi kekerasan yang terutama ditunjukan kepada orang-orang Indonesia. Revolusi Sosial Sumatera Timur, pada awal 1946.
Arus revolusi sosial yang telah menghanyutkan daerah-daerah istimewa di Sumatera Timur, membawa berkah juga dalam perubahan paham dan kemajuan agama islam.
Partai Politik Islam memandang Revolusi-revolusi sosial itu sebagai langkah yang kedua untuk menyempernakan asas kedaulatan rakyat rakyat di dalam arti kata yang seluas-luasnya. Daerah-daerah istimewa selama ini merupakan sarang ortodoks dalam artian keagamaan. Penduduk-penduduk di daerah istimewa didukung paham keagamaannya tidak boleh bertentangan dengan paham kaum-kaum raja yang menambahkan dan menganggap dirinya ulil-amri.
Dengan hapusnya daerah istimewa itu, maka urusan perjalanan agama akan dapat disamakan di seluruh daerah Sumatera Timur.

T. B. Simatupang *Negara dan Daerah dalam Perang Rakyat (1949)

Kekuatan-kekuatan yang telah dibangkitkan selama perang rakyat ini dapat samakan dengan kekuatan sebuah sungai yang sudah banjir. Apabila perang rakyat ini berakhir, dan pada suati ketika dia akan berakhir juga. Kita akan memerlukan ingenierur-ingenierur kemasyarakatan, yang akan mampu mempergunakan kekuatan-kekuatan raksasa yang telah dibangkitkan selama perang rakyat ini, agar kekuatan-kekuatan itu dapat membawa kebahagian dan kemakmuran dan jangan sampai membawa kesedihan dan kemelaratan yang terus menerus bagi rakyat kita.
Inilah pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan saya waktu kami tidak kembali di ”rumah” di Banaran, setelah kami selama empat puluh hari mengembara dari desa ke desa dan dari gunung ke gunung di daerah Yogyakarta dan Surakarta, di mana sejak fajarnya sejarah kita berdenyut jantung dari pulau Jawa.